Pendahuluan

Kebebasan berpendapat, berekspresi, dan kebebasan pers merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dari PBB. Keberadaan media siber di Indonesia adalah perwujudan dari hak-hak tersebut.

Media siber memiliki karakteristik khusus dan membutuhkan pedoman agar dapat dikelola secara profesional sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

1. Ruang Lingkup

• Media Siber: Platform berbasis internet yang menjalankan aktivitas jurnalistik sesuai syarat perusahaan pers dari Dewan Pers.
• Konten Buatan Pengguna (User Generated Content): Artikel, gambar, komentar, video, suara, dan unggahan lain dari pengguna.

2. Prinsip Verifikasi dan Keberimbangan

• Semua berita wajib diverifikasi sebelum dipublikasikan.
• Berita yang merugikan pihak lain harus menyertakan klarifikasi dalam berita yang sama.
• Pengecualian dapat dilakukan jika:
  • Berita memiliki kepentingan publik mendesak.
  • Sumber berita kredibel dan identitasnya jelas.
  • Subjek berita tidak bisa dihubungi.
  • Media memberi penjelasan bahwa berita masih perlu verifikasi lanjutan.
• Media wajib memutakhirkan berita dengan hasil verifikasi.

3. Konten Buatan Pengguna

• Media siber harus menampilkan syarat dan ketentuan konten pengguna secara transparan.
• Pengguna harus registrasi dan login untuk mengunggah konten.
• Konten dilarang memuat:
  • Informasi bohong, fitnah, pornografi, dan kekerasan.
  • Ujaran kebencian dan diskriminasi SARA.
  • Pelecehan terhadap kelompok rentan.
• Media berhak menyunting atau menghapus konten yang melanggar.
• Fitur pelaporan konten harus tersedia dan mudah diakses.
• Pelaporan wajib ditindaklanjuti maksimal 2x24 jam.

4. Ralat, Koreksi, dan Hak Jawab

• Ralat mengikuti UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
• Artikel koreksi harus ditautkan ke berita asli.
• Harus mencantumkan waktu pemuatan koreksi.
• Media wajib mengoreksi berita kutipan jika sumber asli dikoreksi.
• Media yang tidak melayani hak jawab dapat dikenai denda hingga Rp500 juta.

5. Pencabutan Berita

• Berita tidak boleh dicabut tanpa alasan jelas, kecuali menyangkut isu sensitif seperti SARA atau perlindungan anak.
• Media lain yang mengutip berita yang dicabut wajib mencabutnya juga.
• Alasan pencabutan harus diumumkan secara terbuka kepada publik.

6. Penayangan Iklan

• Konten iklan dan editorial harus dibedakan secara jelas.
• Konten berbayar harus diberi label seperti “Iklan”, “Konten Sponsor”, atau “Advertorial”.